Sigli –
Kepolisian resort Pidie, memfasilitasi pertemuan mahasiswa yang
tergabung dalam Front Perjuangan Mahasiswa Unigha (FPMU) dengan pihak
Yayasan dan Rektorat Universitas Jabal Ghafur (Unigha) . Pertemuan
dikawal oleh puluhan polisi, berlangsung di gedung Leguna komplek
kampus Unigha, Sigli, pukul 13:00 WIB, Rabu (20/06/2013).
Hadir pada pertemuan itu para Mahasiswa
FPMU, Ketua Yayasan Unigha, Drs Hanif Basyah, Rektor Unigha Prof Bansu
Irianto Ansara berikut para Pembantu Rektor. Kasat Intel Polres Pidie,
AKP Apriadi, bertindak selaku moderator dialog yang merupakan buntut
dari demonstrasi berujung penyegalan kampus oleh mahasiswa, yang
menuntut transparansi keuangan dan penegerian Unigha.
“Kami diminta oleh pihak Rektorat untuk
memfasilitasi pertemuan ini,” ujar AKP Apriadi menjelaskan keberadaan
polisi dalam pertemuan itu.
Ketua Yayasan Unigha, Drs Hanif Basyah,
dalam pertemuan itu menjelaskan, pihaknya telah mendengar tuntutan yang
disampaikan mahasiswa. Dan berjanji segera menindaklanjuti khususnya
mengenai transparansi keuangan Unigha.
Ketua Yayasan Unigha mengatakan, akan
segera mengumumkan pengelolaan keuangan Universitas Jabal Ghafur,
termasuk dengan cara menempelkan laporan keuangan di papan pengumuman
kampus. Pihak Yayasan juga menyebutkan, akan segera berkantor di Sigli
dalam tahun ini juga, sebagaimana yang juga diinginkan mahasiswa.
Sementara Rektor Unigha Prof Bansu
Irianto menerangkan, pihaknya akan segera membuat laporan keuangan
kampus dalam bulan ini juga. Sementara menyangkut tuntutan mahasiswa
agar Unigha segera dinegerikan, Rektor menjelaskan, dirinya tidak punya
wewenang untuk hal itu.
Menurut Prof Bansu, soal penegerian Unigha sepenuhnya urusan pihak Yayasan bersama dengan Pemerintah Pidie.
Sejumlah mahasiswa yang hadir dalam
pertemuan, menyiratkan rasa kecewa dengan penjelasan pihak Rektor dan
Yayasan. Diky Zulkarnain, salah satu mahasiswa mengatakan, pihaknya
merasa belum ada kepastian akan dipenuhinya tindakan mereka. Apalagi
menyangkut status penegerian Unigha.
Disamping itu, Diky
Zulkarnain mempertanyakan kehadiran dan pengawalan polisi pada dialog
antara mahasiswa dengan Rektorat dan Yayasan Unigha.
“Polisi seharusnya mengusut tuntas
dugaan penyelewengan yang terjadi di Unigha. Bukan menguris urusan
internal kampus. Lagian kami bukan kriminal yang harus ditangani
kepolisian. Kami hanya menuntuk hak kami kepada Yayasan dan Rektorat,”
ujarnya.
Masih menurut mahasiswa Fakultas Pertanian Unigha itu, kehadiran pihak polisi dalam pertemuan internal kampus terkesan aneh.
“Sangat aneh pertemuan internal
mahasiswa Unigha dengan yayasan , kenapa moderatornya Kasat Intel Polres
Pidie, ada apa dengan ini semua, apakah ada udang dibalik batu,”
ungkapnya bernada tanya.
Hal senada juga disampaikan oleh
mahasiswa lainnya, Faisal Rizal, ia juga mempertanyakan kapasitas polisi
dalam pertemuan tersebut. Faisal mengatakan, tidak ada dasar bagi
polisi ikut campur urusan internal kampus, karena polisi tidak berada
dalam struktur kepengurusan Yayasan dan Rektorat Unigha
Faisal juga mengaku kecewa dengan pihak
Yayasan. Menurutnya, banyak persoalan yang disampaikan mahasiswa tidak
bisa dijawab oleh ketua Yayasan dalam pertemuan itu.
“Saya sangat berharap keakraban polisi
dengan pihak Yayasan dan Rektora, tidak melemahkan semangat polisi
untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan dana mahasiswa di
kampus ini,” ujarnya.
“Polisi sudah terlalu jauh ikut campur
internal kampus, seharusnya mereka hanya melakukan pengaman saja dan
mengusut dugaan korupsi kampus, bukan menjadi moderator,” tegasnya.
Seharusnya kata Faisal, Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten atau Provinsi yang layak memfasilitasi pertemuan ini.
Karena Pemerintah diharapkan mengetahui dan melihat sendiri kenyataan di
Unigha. Harapannya lanjut Faisal, agar Pemerintah bisa segera merespon
persoalan di Unigha.
Pihaknya kata Faisal, menganggap
pertemuan antara mahasiswa dengan Yayasan dan Rektorat, yang
difasilitasi polisi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang
diharapkan. Karenanya kata Faisal, FPMU akan melanjutkan perjuangan
pengusutan dugaan penyelewengan di Unigha. Disamping itu akan terus
menyuarakan agar Unigha segera dinegerikan.(Zian)
informasi;acjehlink
“Jika yang Lain Bisa Dinegerikan, Kenapa Unigha tidak?”
“Saya memberi apresiasi kepada Pemda
Pidie yang mendukung penuh penegerian Unigha, serta perjuangan
mahasiswa. Ini tercermin dari pernyataan Wakil Bupati M Iriawan (AtjehLINK, 21/6).
Dan saya yakin apa yang disampaikan itu juga artikulasi kehendak rakyat
Pidie,” ujar Ghazali Abas kepada AtjehLINK, Jumat (21/06/2013).
Disamping itu, Ghazali Abbas
mempertanyakan sikap Yayasan yang ogah dengan ajakan dialog dari
Pemerintah Pidie, terkait wacana pengembangan dan penegerian Unigha.
Padahal, Pemerintah telah berusaha mengajak pihak Yayasan untuk duduk
bersama memikirkan kemajuan Universitas swasta tertua di Aceh itu.
“Kalau hal ini benar-benar terjadi dan
terus melanjutkan sikap demikian, berarti pihak Yayasan belum membuka
‘gembok pintu hatinya’ untuk merespon dan melaksanakan tuntutan
mahasiswa. Selain transparansi pengelolaan keungangan, yang amat sangat
penting adalah penegerian Unigha itu sendiri,” ujarnya.
“Terlepas dari proses dan cara, bahwa
faktanya mahasiswa telah membuka ‘gembok kampus’ yang sudah beberapa
hari berlangsung. Menurut saya sejatinya, demi kebersamaan dalam upaya
menggapai cita-cita peningkatan kualitas serta harkat dan martabat
Unigha ‘jantong hate’, kebanggaan dan harapan rakyat Pidie, kiranya
Yayasan segera merespon ajakan Pemda dan memberi dukungan penuh pada
tuntutan mahasiswa itu,” tambah mantan anggota DPR RI asal Aceh itu.
Ghazali Abbas menilai, tuntutan
mahasiswa untuk menyegerakan penegerian Unigha adalah tuntutan yang
cerdas, proporsional dan jelas memiliki perspektif untuk kemajuan Unigha
pada masa-masa yang akan datang.
Ghazali Abas mencontohkan, beberapa
lembaga pendidikan tinggi di Aceh yang yang didirikan Yayasan dan kini
sudah dinegerikan, kampus tersebut menunjukkan eksistensi dan kiprahnya,
bahkan terlihat jelas peningkatan kualitas dan daya saing yang tidak
hanya di Aceh, tetapi mampu go nasional, bahkan internasinal,
sebagaimana ditunjukkan Universitas Malikussaleh di Aceh Utara.
“Unimal sudah kerap melakukan temu
ilmiah dan seminar dengan tajuk aktual serta menghadirkan pembicara
manca negara, artinya sudah bebicara Internasional, padahal Unimal jauh
lebih junior dari Unigha,” kata Ghazali.
Sebagai salah seorang rakyat Aceh
kelahiran Pidie lanjut Ghazali, dirinya terus terang merasa iri kepada
kampus dan civitas akademika Unimal. Wujud kampusnya gagah dan wajah
beseri. “Bandingkan dengan sosok dan wajah kampus Unigha. Ini fakta yang
tidak bisa dibantah dan ditutup-tutupi,” sebutnya.
Menurutnya, sangat dikhwatirkan dan
disayangkan, apabila manajemen dan pengelolaan Unigha yang seperti
sekarang dipertahanakan. Karena eksistensi dan prospek pengembangan
Unigha kedepan akan tetap gelap dan jalan di tempat.
“Sangat urgen dan keniscayaan
penegeriannya. Yang lain bisa, mengapa Unigha tidak. Yayasan lain bisa,
mengapa yayasan Unigha tidak,” tegas Ghazali Abas.
Tokoh Aceh senior itu mengimbau, kiranya
dengan kebersamaan yang penuh ukhuwah dan kerja keras semua stakeholder
serta dukungan penuh Pemda sebagai representasi rakyat Pidie, dalam
waktu yang tidak lama lagi Unigha akan dinegerikan.
“Semoga kebersaman, ukhuwah dan kerja
keras pihak-pihak dan siapapun yang terlibat dalam usaha mulia
menegerikan Unigha, menjadi amal saleh dan mendapat pahala berlipat dari
Allah SWT. Amin,” pungkas Ghazali Abas. (sd)
Seharusnya Pemda buat sendiri, jangan terksean merongrong punya orang lain. atau serambi mekkah mau di jadikan negri. seperi poltek aceh kan punya pemda.
BalasHapus